Minggu, 22 Des 2024
Nasional

Penjabat Gubernur Kaltim Ajak Perbankan Dukung Pembangunan IKN

harianbenua.com – Penjabat Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Akmal Malik, mengajak sektor perbankan di Indonesia untuk aktif mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan menghadirkan layanan mereka di provinsi tersebut. Ajakan ini disampaikan Akmal Malik saat acara Grand Launching Kantor Bank Tabungan Negara (BTN) Wilayah Kalimantan di Jalan Sudirman, Balikpapan, Kamis. Akmal Malik mengungkapkan keyakinannya bahwa dengan pola pikir dan dukungan dari seluruh perbankan, IKN akan dapat dibangun dengan baik. “Kalau semua perbankan berpikir seperti ini, insyaallah IKN akan berjalan sesuai rencana,” ujar Akmal Malik. Dalam pidatonya, Akmal Malik menyoroti tantangan besar yang dihadapi dalam proses pembangunan IKN. Ia mengakui bahwa proses tersebut tidak mudah dan seringkali menghadapi berbagai permasalahan, termasuk masalah pertanahan dan sosial. Dia berdoa agar semua persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Pembangunan IKN direncanakan secara bertahap sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, meski seringkali timbul harapan masyarakat agar proyek ini dapat selesai lebih cepat. “Namun, kita harus memahami bahwa banyak orang berpikir IKN harus selesai tahun ini, sehingga muncul berbagai cerita,” katanya. Akmal Malik menekankan bahwa IKN merupakan masa depan Indonesia, dan Kaltim sebagai daerah penyangga utama perlu memberikan dukungan penuh, termasuk dalam sektor perbankan. Ia mengucapkan terima kasih kepada BTN yang telah hadir di Balikpapan dan Kaltim, berharap kontribusi bank tersebut akan memperkuat sektor ekonomi di daerah ini. BTN diharapkan dapat membantu pembiayaan kredit pembangunan perumahan, mengingat di Kaltim terdapat 301.000 jiwa yang belum memiliki rumah layak huni dan tinggal di 65.000 rumah tidak layak huni. Masalah ini, menurut Akmal Malik, disebabkan oleh kurangnya orkestrasi yang baik dalam pembangunan. Akmal Malik juga mengusulkan adanya regulasi untuk penggunaan sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) guna pembangunan perumahan. Silpa yang tersedia setiap tahun berkisar antara 5-7 persen dari APBD. “Kami sudah menyiapkan pergub dan akan mendorongnya menjadi peraturan daerah. Harapannya, Silpa yang besar ini bisa membantu mengatasi kekurangan rumah layak huni,” ujar Akmal. Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri ini percaya bahwa dengan konsolidasi data, orkestrasi, dan kolaborasi yang baik antara pemerintah dan perbankan, berbagai persoalan bisa diatasi dengan efektif. “Selamat kepada jajaran BTN. Jadilah mitra kami yang baik dan bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial serta rumah layak huni bagi masyarakat,” kata Akmal Malik.



Baca Juga