Kementerian PPN/Bappenas dan WRI Indonesia Tandatangani Nota Kesepahaman untuk Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim
harianbenua.com – Pada Selasa, 6 Agustus 2024, Kementerian PPN/Bappenas dan WRI Indonesia resmi menandatangani Nota Kesepahaman yang bertujuan mendukung perencanaan dan kebijakan terkait Pembangunan Rendah Karbon (PRK) dan Berketahanan Iklim dalam bidang kemaritiman dan sumber daya alam. Penandatanganan ini memperkuat kerja sama kedua pihak yang telah terjalin selama beberapa tahun, sejalan dengan dua agenda utama dalam Visi Indonesia Emas 2045: transformasi ekonomi menuju ekonomi hijau dan PRK serta ketahanan iklim.
Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas, Vivi Yulaswati, menjelaskan bahwa Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memperkuat dukungan terhadap perencanaan dan kebijakan yang mengedepankan prinsip PRK. Kerja sama ini mencakup berbagai bidang, termasuk pangan dan pertanian, kehutanan dan konservasi sumber daya air, kelautan dan perikanan, sumber daya energi, mineral dan pertambangan, serta lingkungan hidup.
“Nota Kesepahaman ini mencakup penyusunan peta jalan dekarbonisasi nikel, pengembangan indikator transisi berkeadilan di sektor energi, penyelarasan target iklim Indonesia dengan perencanaan pembangunan nasional, penyusunan peta jalan implementasi strategi kerangka kerja karbon biru, dan pembentukan Platform Kemitraan Multipihak untuk Transformasi Sistem Pangan Indonesia,” jelas Vivi.
Kerja sama ini diharapkan dapat berkontribusi pada dua dokumen penting, yaitu RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029. Deputi Vivi menekankan pentingnya ekonomi hijau sebagai salah satu arah pembangunan menuju Indonesia Emas 2045, serta perlunya percepatan transisi energi berkeadilan, termasuk pengembangan keahlian dan peluang kerja baru serta insentif bagi pelaku usaha.
Transisi berkeadilan berfokus pada keseimbangan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan untuk mengurangi risiko dan dampak negatif. Oleh karena itu, kerja sama ini akan fokus pada pengembangan indikator transisi berkeadilan untuk memastikan transisi yang adil dan inklusif, termasuk mitigasi kerugian ekonomi, dampak negatif terhadap lingkungan, serta pengurangan kesenjangan akses terhadap energi bersih. Indikator ini akan digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi dampak transisi energi dari perspektif sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam konteks perencanaan pembangunan nasional.
Country Director WRI Indonesia, Nirarta Samadhi, menyambut positif penandatanganan Nota Kesepahaman ini, terutama studi indikator transisi energi berkeadilan. “Indonesia perlu memastikan manfaat dan risiko dari masa depan yang berkelanjutan tersebar secara merata di seluruh kelompok masyarakat, serta bahwa transisi berlangsung sejalan dengan agenda pertumbuhan ekonomi. Kami optimis bahwa studi ini merupakan langkah penting untuk mengawal pemanfaatan energi baru terbarukan secara berkelanjutan,” pungkas Nirarta.
