harianbenua.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menghadapi tantangan signifikan terkait keuangan, terutama besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang mencapai lebih dari Rp6 triliun pada akhir tahun anggaran 2023.
“Masalah Silpa ini harus diatasi oleh pemerintah daerah. Silpa yang besar mencerminkan kurang optimalnya perencanaan penggunaan anggaran untuk kepentingan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum mampu mengelola keuangan secara efektif,” ujar Hasanuddin Mas’ud setelah mengikuti Debat Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim Tahun 2024 pada Rabu malam (23/10/2024).
Hasanuddin menekankan pentingnya perencanaan yang baik untuk visi-misi dan program jangka panjang serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Ia mengidentifikasi bahwa besarnya Silpa mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk program-program yang belum berjalan dengan maksimal.
“Pemerintah perlu memaksimalkan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Evaluasi menyeluruh diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran,” lanjutnya.
Silpa yang terus meningkat di APBD Kaltim menjadi perhatian utama masyarakat dan legislator. Hasanuddin berpendapat bahwa Silpa dapat dikurangi jika keuangan daerah dikelola secara akuntabel, dan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat disusun dengan komprehensif.
“Kita ingin semua yang diprogram dan dananya sudah dialokasikan di APBD dapat terealisasi,” tambahnya.
Ia berharap Gubernur Kaltim periode 2025-2030 dapat mengambil langkah strategis untuk memperbaiki pengelolaan keuangan daerah, agar anggaran dapat dimanfaatkan untuk pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Mewujudkan harapan masyarakat tidak sulit karena ada lebih dari dua puluh triliun anggaran setiap tahunnya. Kuatnya fiskal Kaltim sebetulnya dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat, tetapi belum terwujud karena tidak semua yang direncanakan dikerjakan hingga tuntas,” pungkasnya. (adv)
– Husaini