harianbenua.com – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Salehuddin, menyarankan agar pemerintah daerah menata ulang penempatan guru PPPK untuk mengatasi ketimpangan distribusi tenaga pengajar, terutama di daerah terpencil. Menurutnya, meskipun pengangkatan guru melalui PPPK telah dilakukan secara besar-besaran, banyak sekolah, terutama di wilayah pedalaman, yang masih kekurangan guru di beberapa mata pelajaran penting, seperti tata boga dan teknologi informasi (TI) di SMK.
“Di daerah terpencil, meskipun ada guru honor yang lulus PPPK, mereka sering dipindahkan ke sekolah lain, sementara sekolah asal mereka masih kekurangan guru,” ungkap Salehuddin saat dihubungi, Rabu (13/11/2024).
Dia juga menekankan bahwa DPRD Kaltim telah sejak 2021 meminta penambahan guru untuk mengatasi kekurangan tenaga pengajar, terutama dalam bidang yang sangat dibutuhkan oleh sekolah-sekolah, seperti di SMAN/SMKN di perbatasan. Namun, pengangkatan guru baru belum mampu mengimbangi jumlah guru yang pensiun setiap tahunnya.
Selain itu, Salehuddin mengkritisi kebijakan zonasi yang diterapkan oleh Kementerian Pendidikan, yang menurutnya menyebabkan distribusi guru menjadi tidak merata. Hal ini semakin memperburuk situasi di daerah-daerah yang membutuhkan banyak guru.
Untuk itu, Salehuddin mengusulkan agar pengaturan formasi guru dilakukan dengan lebih terencana, sehingga kebutuhan setiap sekolah, baik di kota maupun di pedesaan, bisa terpenuhi dengan baik. “Pemerintah perlu lebih cermat dalam menempatkan guru agar kekurangan tenaga pendidik di daerah tertentu bisa segera teratasi,” pungkasnya. (adv)
– Husaini