Ketua DPRD Kaltim Kritik Ketimpangan Pembangunan, Serukan Prioritaskan Pemerataan

harianbenua.com – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menyampaikan kritik terhadap ketimpangan pembangunan yang terjadi di Kaltim, meskipun provinsi ini mencatatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi di Kalimantan dan ketiga di tingkat nasional pada 2023. Meskipun IPM Kaltim mencapai 78,2, ketimpangan antara kabupaten/kota masih terlihat jelas, terutama antara Kabupaten Mahakam Ulu yang memiliki IPM terendah dan Kota Samarinda dengan IPM tertinggi.

Hasanuddin, yang akrab disapa Hamas, menekankan pentingnya pemerataan hasil pembangunan agar tidak hanya terpusat di kota-kota besar. “Meskipun Kaltim berhasil meraih IPM tinggi, kenyataannya ketimpangan masih terjadi antara daerah. Kita harus memastikan pembangunan manusia juga menjangkau daerah-daerah yang tertinggal,” ujarnya.

Selain itu, Hasanuddin juga menyoroti ketidaksesuaian antara PDRB Kaltim yang tinggi dengan angka kemiskinan yang masih mencapai 6,11 persen pada 2023. Angka kemiskinan ekstrem di Kaltim juga masih tercatat tinggi, yaitu 1,55 persen. “PDRB tinggi seharusnya bisa mengurangi kemiskinan. Kita butuh strategi yang lebih tepat untuk menurunkan angka kemiskinan, bukan hanya mengejar PDRB tinggi,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Hasanuddin juga meminta agar pengelolaan anggaran pembangunan lebih transparan dan diawasi secara ketat. Ia mengusulkan agar DPRD dapat memanfaatkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk memantau setiap program pembangunan yang diajukan oleh pemerintah provinsi.

Hasanuddin berharap, melalui RPJMD Kaltim 2024-2029, pemerintah provinsi akan memfokuskan prioritas pada pembangunan manusia, pengentasan kemiskinan, serta keberlanjutan lingkungan hidup. “Keberhasilan pembangunan Kaltim tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kesejahteraan masyarakat secara merata,” pungkasnya. (adv)

– Husaini