Sapto Setyo Pramono Minta Evaluasi Kurikulum Merdeka untuk Sesuaikan dengan Keragaman Indonesia

harianbenua.com – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Sapto Setyo Pramono, menyampaikan pandangannya terkait penerapan Kurikulum Merdeka di Indonesia. Dalam diskusi dengan Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Syaifudian, Sapto menilai bahwa implementasi kurikulum ini perlu kajian ulang karena dianggap kurang sesuai dengan kondisi Indonesia yang memiliki populasi besar dan keberagaman budaya yang tinggi.

Sapto berpendapat bahwa negara dengan jumlah penduduk kecil seperti Switzerland, yang memiliki populasi antara 5 hingga 20 juta orang, lebih mudah untuk menerapkan kurikulum seperti ini. “Indonesia dengan lebih dari 280 juta jiwa tentu memiliki tantangan yang lebih besar dalam hal keragaman suku dan budaya yang harus dipertimbangkan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pendekatan yang digunakan dalam Kurikulum Merdeka harus disesuaikan dengan karakteristik lokal setiap daerah di Indonesia. “Kita tidak bisa memaksakan satu kurikulum yang sama di seluruh Indonesia. Keberagaman yang ada harus dihargai dan diakomodasi dalam sistem pendidikan,” jelas Sapto.

Selain itu, Sapto juga mengungkapkan kekhawatirannya tentang kesiapan infrastruktur dan tenaga pendidik dalam mendukung implementasi Kurikulum Merdeka di seluruh wilayah Indonesia. “Apakah semua daerah sudah siap dengan fasilitas pendidikan yang memadai dan tenaga pengajar yang terlatih?” tambahnya.

Sapto berharap diskusi lebih lanjut dapat dilakukan oleh Komisi X DPR RI dan Kementerian Pendidikan untuk melakukan evaluasi dan menemukan solusi yang lebih sesuai dengan kondisi pendidikan Indonesia yang beragam. Ia berharap kebijakan pendidikan bisa lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat di berbagai daerah. (adv)

– Husaini